Bertemu Ketua DPRD Kota Semarang, Ini Permintaan Buruh

SEMARANG, Jagaberita.com -Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Kota Semarang memberikan draft gagasan konsep pengupahan dan sinergitas kerja saat pandemi kepada Ketua DPRD Kota Semarang, Kadarlusman

“Di sini kami menyampaikan gagasan untuk pemerintahan yang akan datang yang akan terpilih melalui Pilwalkot pada tanggal 9 Desember nanti. Kami menginginkan ada sinergitas antara Buruh, Pengusaha, dan juga pemerintah untuk menjalankan program kesejahteraan rakyat, terutama di Kota Semarang,” kata Ketua KSPI Kota Semarang, Zainuddin.

Pemberian draft tesebut dilakukan saat audiensi dengan Ketua DPRD Kota Semarang yang diadakan di Rumah Makan GAMA Bukit Semarang Baru (BSB) Kecamatan Mijen Kota Semarang Semarang, Minggu (15/11/2020).

Zainuddin berharap kaum buruh dilibatkan dalam hal penggagasan pembangunan Kota terkait dengan kesejahteraan buruh itu sendiri. Karena, menurut Zainuddin, tingkat pengupahan sangat mempengaruhi daya beli buruh dan tentunya perputaran ekonomi.

“Kami berharap dengan seiring majunya pembangunan di Kota Semarang ada korelasinya dengan kesejahteraan buruh. Maka kemudian ada permintaan terkait penyesuaian pengupahan dengan tingkat kebutuhan buruh untuk tetap menjaga daya beli buruh mengingat yang namanya peningkatan perekonomian sangat bergantung dengan tingkat konsumsi masyarakat,” bebernya.

BACA JUGA  Komisi C Apresiasi Trans Semarang Dalam Terapkan Protokol Kesehatan

“Di dalam formulasi atau rumusuan pengupahan kami berharap ada perubahan paradigma agar tidak hanya berbicara mengenai kebutuhan dan inflasi semata, tapi juga penghargaan terhadap upaya buruh dalam membangun perekonomian. Kami juga berharap buruh juga mendapat tempat dalam proyeksi pembangunan kedepan,” imbuhnya.

Zainuddin juga meminta agar kebijakan investasi serta Tenaga Kerja Asing (TKA) diperjelas.

“Kami juga meminta kepada para pengambil kebijakan jika ada investor masuk ke Kota Semarang maka tolong diupayakan pekerjanya adalah pekerja tetap kecuali memang bagi kontrak outsourching yang diawasi secara ketat. Terkait dengan pendatangan tenaga kerja asing (TKA) harus betul-betul diawasi terkait dengan bidang pekerjaan yang bisa dilakukan pekerja lokal, ya tidak usah dikerjakan TKA,” pintanya.

BACA JUGA  Komisi C DPRD Jateng Dorong Bank Jateng Cabang Jepara Tingkatkan Profesionalisme

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Semarang, Kadar Lusman mengatakan pihaknya akan mengikuti kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait pengupahan.

“Terkait kenaikan upah, sepanjang Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Oke, kami di Pemkot Semarang juga oke. Selama ini Walikota tidak pernah mempersulit,” tegas pria yang akrab disapa Pilus itu. 

Pilus menegaskan dirinya berupaya mendorong pemerintah supaya ada sinergi terkait pelaksanaan program kesejahteraan rakyat.

“Saya sebagai ketua DPRD Kota Semarang juga akan berupaya mendorong keinginan para pekerja atau buruh supaya ada sinergi antara Walikota dan ketua DPRD untuk mensejahterakan masyarakat kota Semarang termasuk buruh,” imbuhnya.

Terkait dengan koordinasi pengupahan dengan Pemprov Jateng, Pilus mengatakan pihaknya akan mulai melakukan komunikasi setelag Pilwalkot usai pada 9 Desember nanti.

“Nanti setelah tanggal 9 Desember 2020, setelah pilwalkot selesai dan mas Hendi bekerja kembali sebagai walikota, kita akan mematangkan komunikasi dengan pemprov terkait pengupahan tahun 2021,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *