Jaga Netralitas, Ketua Dewan Himbau Lurah dan Camat Tidak Ikut Kampanye Petahana

SEMARANG, Jagaberita.com – Jabatan lurah maupun camat di Kota Semarang menjadi sorotan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait netralitas dalam proses Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Semarang 2020. Sebab, lurah maupun camat di Kota Semarang merupakan Aparatur Sipil Negera (ASN) yang harus menjaga netralitas dalam Pilkada.

Namun yang terjadi di lapangan, seringkali ditemukan lurah maupun camat melakukan ‘kucing-kucingan’ atau secara terselubung, bahkan terang-terangan, mempengaruhi masyarakat untuk mencoblos calon petahana dengan cara menggerakkan jaringan RT dan RW.

Mengapa bisa demikian? Sebab, sangat dimungkinkan terjadi transaksi politik terkait “jaminan” jabatan di kemudian hari ketika petahana tersebut menjabat kembali sebagai wali kota.

Bagaimana pun, lurah memiliki jabatan strategis untuk bertransaksi secara langsung dengan jaringan masyarakat di bawahnya yakni Ketua RT dan Ketua RW.

Apalagi, lapisan masyarakat di level RT dan RW ini memiliki kepentingan materiil misalnya pembangunan jalan kampung, drainase maupun fasilitas warga yang lain. Ini menjadi celah munculnya praktik demokrasi tidak sehat yang kemudian secara terselubung menjadi transaksi “jual beli” suara.

“Kami telah melakukan sosialisasi sebanyak 177 lurah di Kota Semarang. Sosialisasi juga kami lakukan melalui media sosial. Imbauan kepada stake holder, baik wali kota, SKPD, OPD terkait. Jadi, ASN jangan coba-coba dalam pilwalkot ini melibatkan diri dalam kampanye,” ungkap Ketua Bawaslu Kota Semarang, Muhammad Amin.

BACA JUGA  Dewan Minta Ada Kolaborasi BRT Trans Semarang dan BRT Trans Jateng

Untuk itu, dia meminta seluruh lapisan masyarakat untuk turut mengawal dan mengawasi pesta demokrasi agar berlangsung secara sehat. “Apabila menemukan lurah maupun ASN yang lain terlibat dalam kampanye, laporkan kepada kami. Kami akan tegas untuk melakukan penegakan dan sanksinya,” katanya.

Sekarang ini, lanjut Amin, terdapat 6 ASN di Kota Semarang diproses karena diduga melakukan pelanggaran terkait netralitas dalam Pilkada. “Berkaca Undang-Undang Nomor 5, PP Nomor 53 Tahun 2010, serta Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Bawaslu, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Kemendagri.

“Netralitas dimaknai sebelum pencalonan maupun masa kampanye. Misalnya ikut deklarasi, aktif dalam kampanye, memfasilitasi calon menggunakan fasilitas negara, like share komen di konten medsos calon, itu semua tidak boleh. Sanksinya mulai dari ringan, tertulis, berat, hingga pemecatan,” beber Amin.

Mekanisme kampanye, kata dia, telah diatur secara ketat. Di antaranya ada program penyampaian visi misi calon dan seterusnya. “Lurah menggerakkan RT dan RW untuk mencoblos salah satu pasangan calon itu tidak boleh. Kami akan melakukan pemantauan, kalau masuk ranah pidana Pilkada nanti melibatkan Gakumdu, yakni kepolisian dan kejaksaan. Kalau lurah terlibat kampanye termasuk pelanggaran administratif, yakni ditindaklanjuti ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN),” katanya.

BACA JUGA  Resmi, Pimpinan DPRD Jateng Periode 2019-2024 Dilantik

Pelanggaran yang bersifat temuan atau laporan, lanjut Amin, akan dikaji kemudian melakukan rekomendasi atau penerusan kepada KASN. “Nanti KASN akan melakukan sanksinya. Kami sifatnya hanya meneruskan. Tentunya ada bukti-bukti. Pelapor kalau melaporkan, nanti kami lakukan klarifikasi untuk dimintai keterangan,” terang dia.

Ketua Tim Pemenangan Petahan “Hendi-Ita” yang juga Ketua DPRD Kota Semarang, Kadar Lusman menanggapi enteng.

“Kalau saya simpel aja, ASN maupun Non ASN yang tidak diperbolehkan adalah ikut kampanye, memakai atau membawa kaos kampanye, mengajak untuk menyoblos calon tersebut tidak boleh. Tetapi kalau dia ada di situ menghadiri undangan dan diam saja di situ, ya tidak masalah. Lha ini ternyata ada aturan baru, bahwa ASN pasang DP (foto profil medsos, WA) calon, tidak boleh. Like dan komen, tidak boleh. Ini lho yang membingungkan. Memang, aturannya seperti itu. Tapi mereka ini kan tidak paham. Mungkin belum ada sosialisasi, atau mungkin sudah disosialisasikan, tapi mereka banyak yang tidak paham,” katanya.

Pilus sapaan akrabnya mengungkapkan keinginannya untuk disampaikan kepada Bawaslu Kota Semarang agar diutamakan upaya pencegahan.

“Jangan langsung dilakukan penindakan. Oke lah, kalau ada yang tidak tahu ditegur. Dikasih tahu supaya tidak terjadi seperti itu, sebelum terjadi temuan pelanggaran,” ujar dia.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *