Sengketa Lahan Wonosari Ngaliyan, Komisi A DRPD Kota Semarang Gelar Mediasi

Rapat Komisi A DPRD Kota Semarang, membahas aduan Masyarakat terkait dengan sengketa tanah di lingkungan RW 10 Kelurahan Wonosari, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Rabu (29/7) kemarin.(doc)

SEMARANG, Jagaberita.com – Komisi A DPRD Kota Semarang membahas aduan masyarakat terkait dengan sengketa tanah di lingkungan RW 10 Kelurahan Wonosari, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Rabu (29/7) kemarin.

Dalam kesempatan tersebut, mediasi tersebut diikuti oleh perwakilan warga yang mengadu, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Semarang, Disperkim Kota Semarang, Satpol PP Kota Semarang, Camat Ngaliyan, dan Lurah Wonosari. Namun, pihak terlapor belum dihadirkan.

Anggota Komisi A DPRD Kota Semarang H Sodri mengatakan, dari mediasi itu pihaknya mengetahui bahwa sengketa tanah di RW 10 Kelurahan Wonosari ternyata sudah bergulir sejak lama.

Kasus kembali meruncing saat seseorang bernama Ryan Wibowo mengklaim punya sertifikat tanah di lokasi perkampungan warga. Kemudian Ryan mengerahkan pekerja untuk membangun, didahului dengan melakukan pemagaran mengelilingi rumah-rumah warga.

“Dari situlah warga tidak terima. Warga merasa itu miliknya dan keberatan jika didirikan bangunan oleh pihak lain. Akhirnya mengadu ke kami,” jelas Sodri.

Namun, hingga audiensi berakhir, belum ada kesepakatan bulat. Audiensi akan kembali digelar lain waktu sembari menunggu warga melengkapi data-data penguat tentang kepemilihan tanah yang selama ini mereka tempati.

Kejanggalan Penerbitan Sertifikat Tanah

Pada kesempatan itu, perwakilan warga, Kiai Zaenuri meminta supaya penyelesaian sengketa di RW 10 Kelurahan Wonosari jangan hanya didasarkan pada siapa yang memiliki sertifikat tanah asli.

“Kami minta itu diusut. Bagaimana prosesnya kok bisa sampai terbit sertifikat. Apakah prosesnya sudah legal atau belum,” katanya.  

Menurut Zaenuri, itu penting dilakukan mengingat selama ini warga yang menempati lahan justru kesulitan mengurus sertifikat. Termasuk tak bisa mengurus alamat perpindahan KTP. Padahal banyak yang sudah tinggal puluhan tahun hingga berganti generasi.

Salah satu warga, Hartati mengaku sudah tinggal di RW 10 sejak tahun 2000. Namun hingga 20 tahun kemudian belum juga mendapatkan haknya. Dia mengaku sudah berulangkali berusaha mengurus sertifikat tanah dan pembaruan KTP.

“Sudah berkali-kali nyoba ngurus di kelurahan, di kecamatan, tetapi nggak bisa-bisa. Kalau ada pemilu ya saya tetap disuruh nyoblos, nyoblosnya di alamat asal dulu di Kelurahan Tambakaji, Ngaliyan,” paparnya.(JB)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *