Januari Hingga Juni, Kejati Jateng Berhasil Selamatkan Keuangan Negara Rp 45 Miliar

Kepala Kejaksaan Tinggi Jateng, Priyanto. (doc/Jagaberita)

SEMARANG, Jagaberita.com – Kepala Kejaksaan Tinggi Jateng, Priyanto mengungkapkan selama kurun waktu Januari hingga Juni 2020, Kejati Jateng telah melakukan penyelamatan keuangan negara sekitar Rp 45 miliar.

 “Dalan kurun waktu Januari hingga Juni 2020 ini kita sudah melakukan penyelamatan keuangan negara dengan jumlah sekitar Rp 45 miliar. Uang tersebut diperoleh tak hanya dari pengembalian kerugian atas sebuah perkara saja tetapi juga dari berbagai hal termasuk di antaranya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB),” katanya, Rabu (22/7/2020).

Lebih lanjut Priyanto mengungkapkan, pengembalian keuangan negara paling banyak dari pendapatan administrasi dan penegakan hukum yang mencapai Rp 44 miliar.

BACA JUGA  Bupati Jepara Non Aktif Divonis 3 Tahun Penjara

“Pendapat tersebut termasuk PNPB seperti denda tilang dan lainnya,” ungkapnya.

Selain itu, juga ada pendapatan lain yang angkanya relatif kecil yaitu Rp 96 juta. Sementara pengembalian kerugian negara dari denda perkara baik pidana umum (Pidum) maupun pidana khusus (Pidsus) angkanya juga relatif kecil yaitu hanya sekitar Rp 100 juta. Sedangkan di Bidang Tata Usaha Negara (Datun) ada pengembalian sekitar Rp 700 juta.

“Di Pidum dan Pidsus, kita belum bisa mengakumulasikan angkanya. Karena banyak perkara yang ditangani di Kejari. Kita bisa laporkan total semua di akhir tahun nanti,” tandasya.

BACA JUGA  Kejati Jateng Dukung Peningkatan Penerimaan Negara di sektor Pajak Bea dan Cukai

Hanya saja, kemungkinan pengembalian keuangan negara atas perkara Pidsus di antaranya kasus korupsi, kemungkinan tak akan bertambah banyak. Alasannya, menjelang pelaksanaan Pilkada 2020 pada Desember mendatang, Kejaksaan dilarang melakukan penindakan yang berakibat membuat kegaduhan.

“Jelang Pilkada memang kami dilarang melakukan pemeriksaan yang membuat gaduh. Utamanya yang berkaitan dengan calon, agar ditunda dulu. Per Juli ini difokuskan pada pencegahan,” jelasnya.

Namun demikian, tidak menutup kemungkinan lanjut Priyanto, pihaknya akan melakukan penindakan. Sepertihalnya penindakan terhadap kasus suap kepegawaian di PDAM Kudus.

“Operasi tangkap tangan di PDAM Kudus kemarin karena laporan sudah banyak. Sehingga harus dilakukan penindakan,” tambahnya. (JB)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *