Mualim : Perlu Ada Evaluasi Sistem Zonasi dan Umur PPDB Kota Semarang

Wakil Ketua DPRD Kota Semarang Mualim. (Arif Nugroho/JB)

SEMARANG, Jagaberita.com – Wakil Ketua DPRD Kota Semarang Mualim mengatakan, perlu adanya evaluasi terkait dengan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMP di Kota Semarang.

“Secara keseluruhan sudah berjalan bagus, namun ada beberapa yang harus dilakukan evaluasi oleh Dinas Pendidikan. Misalnya saja soal masalah server yang sempat eror dan tidak dapat diakses,” katanya, Minggu (28/06/2020).

Selain kendala server, Mualim juga menyoroti masalah piagam atau sertifikat. Menurutnya harus ada kajian yang lebih detail. Misalnya piagam yang masuk dalam kategori berjenjang atau tidak.

“Masalah piagam setiap tahun pasti ada kendala, harusnya ada kajian lagi, dipersiapkan dari awal agar tidak ada masalah. Mana yang bisa diterima mana yang tidak,” ungkapnya.

Selain itu, ia juga menyoroti masalah zonasi. Ia mempertanyakan tolak ukurnya seperti apa, dan apakah pantas ketika masuk SMP bukan hanya nilai yang menjadi acuan namun juga dipengaruhi dengan umur saat mendaftar.

“Kalau nilainya sama, umurnya yang lebih tua dimenangkan menurut saya tidak fair. Janganlah umur jadi tolak ukur, masyatakat harus terlayani dan tidak boleh ada jenjang pemisah,” tandasnya.

Meskipun adanya zonasi menjadi cara untuk pemerataan pendidikan, tetap harus ada klasifikasi sekolah unggulan. Tujuannya adalah meningkatkan semangat, kwalitas dan daya saing siswa itu sendiri.

Pelaksaan PPDB tingkat SMP di Kota Semarang sendiri resmi berakhir pada Sabtu (27/6) kemarin. Sebanyak 11.168 siswa baru pun telah diterima di 44 SMP Negeri.

Menurut data pada Jumat (26/6) kemarin, jumlah pendaftar PPD Online SMP Semarang sebanyak 69.775 peserta. Sementara jumlah kuotanya hanya 11.168 siswa, artinya sebanyak 58.607 siswa lain harus mencari alternatif sekolah swasta.(JB)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *