Magister Hukum USM Gelar Seminar Menakar Relevansi Pelaksanaan PSBB Jawa Tengah

SEMARANG, Jagaberita.com – Dalam rangka mendukung program pemerintah terkait penanganan Covid-19, Program Studi S2 Magister Universitas semarang (USM) kembali menggelar seminar on line dengan tema ‘Menakar Relevansi Pelaksanaan PSBB Jawa Tengah di Tengah Pandemi Covid 19’ pada Senin (27/4/2020).

Kegiatan yang melibatkan pakar hukum tata negara Prof Dr Yusril Ihza Mahendra SH MSc dan Walikota Semarang Hendrar prihadi sebagai keynote speaker diikuti 300 peserta dari berbagai kalangan baik akademisi, praktisi, maupun mahasiswa.

Selain itu, panitia juga melibatkan Humas Ikatan Dokter Indoesia (IDI) Jateng Dr. dr. Renni Yuniati SpKK, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Jateng Safrudin, Ketua Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional Jateng Nanang Setyono SH MH, Ketua Tim Penanganan Covid-19 DPW PKS Jateng Amir Darmanto SH Mh dan dosen Unisbank Sukarman SH MH.

Pada kesempatan tersebut Walikota Semarang Hendrar Prihadi mengatakan, bahwa jumlah positif covid -19 saat ini mencapai 148 orang, PDP 168 orang, ODP 658 orang dan tren kasus positif terus mengalami kenaikan sejak 14 Maret 2020 lalu. Sementara 70 orang berhasil sembuh dari berbagai rumah sakit rujukan yang ada di Kota Semarang.

“Langkah-langkah sudah diterapkan oleh Pemkot Semarang untuk memutus rantai penyebaran covid-19 diantaranya pembatasan kerumunan, meliburkan anak sekolah, membatasi tempat kerja, dan lain-lain, serta masyarakat harus komitmen disiplin dengan social and physical distancing,” Kata Hendi sapaan akrab Walikota Semarang.

Lebih lanjut, Hendi juga mengungkapkan, bahwa langkah Pemkot Semarang dalam penanganan Covid-19 saat ini adalah dengan memberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) yang dimulai Senin 27 April hingga 24 Mei 2020 mendatang.

“Pemkot juga memberikan bantuan sembako kepada masyarakat , lumbung kelurahan yaitu sebuah kegiatan yang dasarnya sudah ada di bangsa kita yaitu gotong royong, orang yang mampu membantu tatangganya yang kurang mampu secara ikhlas,” jelasnya.

Sementara Pakar Hukum Tatanegara Yusril Ihza Mahendra mengatakan, walau masih ada kelemahan terkait kebijakan pemerintah tetap harus kita dipatuhi.

“Harus tetap ditaati kebijakan pemerintah dalam menangani kasus Covid-19,” katanya.

Disisi lain, Ketua Tim Penanganan Covid-19 DPW PKS Jateng Amir Darmanto mengatakan, bahwa banyaknya pelanggaran yang terjadi selama PSBB ini kemungkinan besar berasal dari ketidakpahaman masyarakat. Selain itu juga pengawasan yang kurang efektif.

“Dalam membangun sistem pengawasan yang efektif, pemerintah perlu membangun kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat,” tegasnya.

Keterlibatan dan kepatuhan warga sangat menentukan tingkat kesuksesan pembatasan sosial dalam menekan laju persebaran Covid-19. Masyarakat perlu dilibatkan secara aktif dalam pelaksanaan PSBB termasuk dalam aspek pengawasannya.

Tim Relawan PKS Penanganan Covid-19 mengakui bahwa masyarakat masih belum memahami betul bahaya pandemik Covid-19.

“Problem yang dirasakan banyak warga mayoritas soal sosial ekonomi. Jika penanganan Covid-19 ini berlarut-larut dampaknya akan melebar ke masalah ekonomi yang bisa melampaui isu pandemik Covid-19 itu sendiri,” tambahnya. (JB/USM)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *