Soal Relokasi SMPN 16, Dewan Dorong Lahan Pengganti Segera Diputuskan

Sekretaris Komisi D DPRD Kota Semarang, Anang Budi Utomo. (doc)

SEMARANG, Jagaberita.com – Sekretaris Komisi D DPRD Kota Semarang, Anang Budi Utomo mengatakan pihaknya mendorong proses apraisal tanah pengganti untuk relokasi SMPN 16 Semarang segera diputuskan. Hal ini mengingat, proses relokasi SMP Negeri 16 Semarang tersebut sudah berjalan hampir tiga tahun.

“Kepastian pengganti lahan, kami harap Bulan Februari ini dapat diputuskan, sehingga dari Jasamarga dapat segera membangun sekolah baru. Apabila nanti butuh support APBD, berati pihak Disdik harus membuat master plan dan rencana anggaran biaya (RAB),” kata Anang, Senin (3/2/2020).

Lebih lanjut, Anang mengungkapkan, dana apraisal pengganti bangunan, sebut sebesar Rp 11 miliar. Sementara jumlah rombongan belajar (rombel) di SMPN 16 Semarang sebanyak 24 rombel. Dengan dana Rp 11 miliar, dia memperkirakan masih membutuhkan dana tambahan. Sehingga, diharapkan apraisal pengganti tanah segera ditentukan agar Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang dapat segera merencanakan apabila membutuhkan dana APBD.

“Kalau Rp 11 miliar baru bisa bangun sekitar 14 ruangan. Kalau terpaksa harus ada support APBD ini harus dipersiapkan segera,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Semarang, Gunawan Saptogiri mengatakan, pihaknya saat ini sudah menyediakan dua lahan alternatif yang terletak di Jalan Prof Hamka Ngaliya. Harapannya, Bulan Februari ini penggantian lahan sudah dapat diseleisaikan.

“Harapannya dari PPKom dan Jasamarga dapat mempercepat proses ini sehingga proses pembangunan dapat segeral dilakukan,” ungkapnya.

Disisi lain, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tol Semarang-Batang, Judiono mengatakan, dalam proses penyediaan lahan baru untuk SMP Negeri 16 Semarang tersebut, pihaknya menggandeng Kementrian Pendidikan untuk meminta rekomendasi. Hal ini mengingat luasan yang terdampak tol hanya sekitar 4.000 meter dari total luasan sebesar 9.000 meter persegi.

“Sejauh ini tidak ada kendala, hanya saja kami perlu legal standing yang secara hukum aman. Karena sisa lahan lebih banyak dari yang terdampak sehingga kami menggandeng kementrian untuk meminta rekomendasi,” katanya.

Lebih lanjut, Judiono mengungkapkan, hingga saat ini appraisal pengganti lahan belum ditentukan. Namun demikian, pihaknya berjanji akan menyelesaikan pada Bulan Februai ini.

“Kami sudah menyusun berita acara penawaran, target kami bulan ini nilai kontrak pengganti lahan selesai,” tambahnya. (JB/Arf)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *