Tingkatkan Profesionalitas, Klub Olah Raga Harus Berbadan Hukum

Ketua Umum KONI Kota Semarang Arnaz Agung Andrarasmara dan Kadispora Kota Semarang Suhindoyo Prasetyanto saat mengisi workshop “Kewajiban Berbadan Hukum Bagi Perkumpulan/Club Cabang Olahraga” yang digelar oleh KONI Kota Semarang, Jumat (6/12/2019). (doc)

SEMARANG, Jagaberita.com – Ketua Umum KONI Kota Semarang Arnaz Agung Andrarasmara menegaskan pentingnya bagi pengelola cabang olahraga dan pengurus harus bertindak profesional.

Menurutnya, seluruh klub atau perkumpulan olah raga diharapkan berbadan hukum. Dengan demikian, mereka dapat terakomodir oleh pengurus cabor masing-masing di daerah sekaligus bisa mendapatkan bantuan dana dari KONI Kota Semarang.

BACA JUGA  Tiket Seluruh KA Lokal Bisa Dibeli Melalui KAI Access

“Dalam rangka meningkatkan prestasi atlet harus diawali dari diri sendiri yang harus bertindak professional,” kata Arnaz, dalam workshop “Kewajiban Berbadan Hukum Bagi Perkumpulan/Club Cabang Olahraga” yang digelar oleh KONI Kota Semarang, Jumat (6/12/2019).

Menurut Arnaz, salah satu bentuk keprofesionalan dalam pengelolaan organisasi, organisasinya sendiri harus berbadan hukum. “Kenapa harus berbadan hukum, karena cabang-cabang olahraga salah satu penerima dana hibah dari pemerintah,” tambahnya.

Selain harus berbadan hukum lanjut Arnaz, masing-masing cabor juga harus berkolaborasi dan berkomunikasi dengan baik. Dengan berkomunikasi akan terwujud kreatifitas.

BACA JUGA  Pemkot Semarang Kembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Angin

“Salah satu sarana pencarian bibit-bibit atlet, dalam kegiatan cabor sebaiknya harus ada sport entertainment untuk menarik minat masyarakat dalam kegiatan perlombaan dari masing-masing cabor sekaligus menghindari kejenuhan dan acara yang monoton,” tambahnya.

Arnaz juga menyinggung pentingnya SPJ dalam mempertanggungjawabkan anggaran. “Untuk ketepatan waktu dalam menyusun SPJ, harus matang dalam perencanaan. Karena perencanaan yang baik akan  menghasilkan output yang baik. Maka tahun 2020 nanti tidak ada lagi SPJ yang terlambat,” ungkapnya.

Sementara itu Kadispora Kota Semarang Suhindoyo Prasetyanto memberikan apresiasi atas digelarnya workshop bidang hukum tersebut.

“Ini sangat penting, karena sebagai pembekalan untuk pengurus mengetahui regulasi yang benar dalam mengelola organisasi keolahragaan,” ungkapnya.

Suhindoyo juga berpesan, karena KONI menerima dana hibah dari pemerintah, maka harus ada pertanggungjawabannya.

“Anggaran berpedoman pada perencanaan. Rencana harus direalisasikan dan pengelola  secara formal harus  mempertanggungjawabkan,” tambahnya. (JB/Arf)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *