Kasus Asusila, Notaris I Nyoman Adi Rimbawa Divonis 13 Tahun Penjara

Suasana Sidang Putusan Kasus Asusila, Notaris I Nyoman Adi Rimbawa, di Pengadilan Negeri (PN) Semarang, Senin (18/11/2019). (doc)

SEMARANG, Jagaberita.com – Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 13 tahun penjara terhadap oknum notaris Denpasar Bali, I Nyoman Adi Rimbawan, atas perkara dugaan asusila terhadap warga Semarang berinisial TS. Dalam sidang yang digelar terbuka untuk umum di Pengadilan Negeri (PN) Semarang, Senin (18/11/2019).

Sementara usai vonits tersebut, dengan tegas Nyoman menyatakan akan mengajukan banding.

Sidang putusan tersebut dibacakan oleh majelis hakim yang dipimpin Andi Astara. Dalam salah satu pertimbangannya, majelis hakim menyebutkan hal memberatkan, terdakwa seharusnya sebagai orangtua melindungi korban, namun akibat perbuatannya justru merusak masa depan korban.

Sedangkan keadaan meringankan terdakwa sopan selama proses persidangan, terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena kesempatan yang diberikan saksi Jane Margaretha Handayani, yang mengijinkan terdakwa tinggal di rumahnya dalam beberapa tahun lamanya tanpa ikatan perkawinan.

“Mengadili menyatakan terdakwa I Nyoman terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan perbuatan kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya, sebagai dalam dakwaan alternatif primer penuntut umum,” kata hakim Andi Astara.

Majelis hakim kemudian menjatuhkan pidana penjara selama 13 tahun penjara dan denda 1,5miliar subsidair 4 bulan kurungan, dan menetapkan tetap ditahan.

Vonis majelis tersebut memang lebih rendah dua tahun dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah yang menuntut terdakwa Nyoman dengan pidana penjara selama 15 tahun dan denda Rp 1,5miliar subsidair 6 bulan kurungan.

BACA JUGA  Sidang Gugatan Suteki Melawan Rektor Undip Digelar Rabu Pekan Depan

Dengan demikian, majelis hakim, menilai terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 76 D jo pasal 81 UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana pasal yang dianggap terbukti jaksa.

Padahal dalam kasus itu, JPU, sempat menjerat terdakwa dengan empat pasal sekaligus. Yakni, pertama pasal 76 D, subsidair pasal 76 E jo pasal 82 UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

Kemudian kedua, pasal 285 KUHP, subsidair pasal 289 KUHP, dan lebih susidair Pasal 290 ayat (2) KUHP. Ketiga pasal 45 ayat (1) UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Sedangkan keempat pasal 46 UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menanggapi putusan itu, salah satu kuasa hukum Nyoman, Mohtar Hadi Wibowo, menilai pertimbangan majelis hakim hanya copy paster dari dakwaan jaksa, sehingga fakta-fakta persidangan tidak dijadikan pertimbangan. Pihaknya memastikan akan banding dalam kasus itu. Selain itu, pihaknya tidak menyakini perbuatan terdakwa pernah dilakukan.

BACA JUGA  Terlibat Kasus Suap, Hakim Lasito Dituntut 5 Tahun Penjara

“Fakta persidangan kami lihat, ada ketidak sesuaian antara barang bukti dengan keterangan ahli. Contoh kasur tidak ada potongan utuh, padahal hal sangat prinsip,” katanya.

Selama putusan berlangsung, dihadiri dua organisasi pemerhati perempuan dan anak. Yakni Legal Resources Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM) dan Karangtaruna Kartini Kota Semarang.

Usai sidang, Ketua Karangtaruna Kartini Kota Semarang, Okky Andaniswari, mengaku kurang puas dengan vonis majelis hakim 13 tahun. Ia menilai dari undang-undang perlindungan anak seharusnya bisa dituntut seumur hidup maupun 20 tahun.

Apalagi menurutnya, dari cara terdakwa melakukan kekerasan seksual sangat tidak manusiawi. Kemudian terdakwa juga orang dekat dari korban. Namun demikian, ia tetap menghormati putusan itu, karena merupakan otoritas hakim dalam memutus.

“Yang kami tekankan, karena terdakwa banding, maka tentunya kami dan organisasi pemerhati perempuan dan anak yang ada di Jateng ini, tidak akan berhenti diputusan ini saja untuk mengawal, melainkan akan terus mengawal sampai putusan benar-benar berkekuatan hukum tetap,” ungkapnya. (JB/Arf)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *